Kerusakan Sekolah Masih Menjadi Masalah Pemerintah

Kerusakan Sekolah Masih Menjadi Masalah Pemerintah. Kondisi sarana dan prasarana pendidikan dasar di Indonesia hingga saat ini masih memprihatinkan. Sekolah rusak di jenjang SD dan SMP masih menjadi persoalan yang belum juga terpecahkan.padahal sarana dan prasara sekolah adalah yang menunjang kenyamanan dalam pendidikan. kalau semua itu masih berlanjut, apa mungkin pendidikan di Indonesia bisa lebih baik dari tahun ke tahun??? dan Tingkat Pendidikan Di Indonesia bisa lebih maju lagi.

Padahal, pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, perbaikan semua sekolah rusak ditargetkan selesai tahun 2008. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah bakal mengurangi proyek pembangunan yang lain dan meningkatkan pendapatan negara demi membereskan banyaknya siswa yang telantar belajar gara-gara ruang kelas yang ambruk.0.

Namun,dari paparan Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh, dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR, pekan lalu terungkap sekolah rusak masih jadi pekerjaan rumah pemerintah yang tak kunjung beres.

Sekitar 20,97 persen ruang kelas SD rusak, sementara di SMP sekitar 20,06 persen. Ruang kelas SD yang rusak berjumlah 895.761 unit dan yang rusak ada 187.855 ruang kelas. Di SMP ruang kelas yang rusak mencapai 39.554 dari total 192.029 ruang kelas.

Dana yang dibutuhkan untuk merehabilitasi ruang kelas yang rusak berkisar Rp 17,36 triliun. Namun, dana alokasi khusus (DAK) tahun ini hanya sekitar Rp 10 triliun. Alokasi DAK juga tak bisa digunakan untuk merehabilitasi ruang kelas.

Pemerintah daerah penerima DAK mesti juga memakainya untuk membangun perpustakaan serta pengadaan sarana peningkatan mutu. “Untuk daerah yang terkena bencana alam yang mengakibatkan banyak sekolah rusak, bisa saja DAK dipakai semua untuk merehabilitasi sekolah,” kata Nuh.

Persoalan ruang kelas yang rusak di lapangan menimbulkan penderitaan bagi siswa dan guru. Meskipun pengajuan rehabilitasi kelas rusak sudah lama diajukan sekolah, realisasinya tidak mudah dengan alasan anggaran daerah dan pusat terbatas.

Ferdiansyah, anggota Komisi X DPR, mempertanyakan tanggung jawab pemerintah untuk menuntaskan hal-hal mendasar dalam pendidikan dasar, apalagi anggaran pendidikan nasional diklaim terus meningkat. “Sejauh mana konsistensi pemerintah mencapai target penuntasan wajib belajar 9 tahun? Persoalan mendasar seperti ruang kelas dan perpustakaan saja tidak tuntas. Bagaimana kita mau bicara soal mutu pendidikan dasar,” kata Ferdiansyah

Related Post